SOREANG – Direktorat Jenderal (DITJEN) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementrian Sosial Republik Indonesia Asep Sasa menilai System Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Bandung, merupakan SLRT terbaik, tidak hanya tingkat Jawa Barat akan tetapi skala Nasional Bahkan Dunia Karena hanya baru ada di Kabupaten Bandung.
“Ini SLRT terbaik tidak hanya di Jawa Barat tapi di Dunia, boleh di bilang SLRT ini paling bagus, paling megah, paling kreatif dan inovatif, “ungkap Dirjen PFM Asep Sasa di Gedung SLRT Sabilulungan Kab.Bandung, Soreang ( 9/10/2021)
Beliau menegaskan bahwa membentuk Puskesos ini adalah amanat Undang-undang bukan dari Kemensos, berarti itu semua bukan hanya tanggung jawab kemensos saja, jadi di dalam UU Kesejahteraan Sosial itu ada amanah seluruh desa dan Kelurahan wajib memiiki Puskesos, kemudian kami juga mengucapkan terimakasih, kepada Puskesos, fasilitator, TKSK, Korda, SLRT, dan bisa bergabung Bu Endang dan bapak Agus.
Asep menjelaskan, adapun tujuan pertemuan dalam Forum Diskusi kali ini, ingin mendapatkan masukan, ide, gagasan dari bawah, dan jejaring SLRT ini semakin massif dari Puskesos dalam memberikan layanan semakin bermanfaat.
SLRT itu sangat tepat dalam penanganan kemiskinan, karena menurut Asep penyandang Masalah itu adalah orang-orang miskin, kalau orang tidak miskin jarang terlantar jarang ada masakah, ada juga bukan orang miskin ada maslaah misalkan artis, namun yang menghadapi masalah adalah warga dibawah garis kemiskinan miskin dan rentan miskin. Jarang kesandung dan telantar.
Pada kesempatan kali ini kemensos terus mencari inovasi dan terobosan, walaupun diakui tidak murni di dapat. Kami menciba walaupun tidak banyak waktu, anngaran fakir miskin ini bertambah 2021 hampir 70 triliun, bansos dalam kontek jadi program handalan karena disaat sector lain terkendana, presiden meluncurkan program BST, PKH dan BPNT.
Memperhatikan indikasi PFM terutama bantuan sembako menjadi perhatian yang sangat luar biasa, karena program ini memiliki efek tidak hanya program social tapi berdampak pada ekonomi.
Bisa memuka peluang usaha, dalam kontek ini beberapa waktu lalau kemesos rapat dengan DPRRi kepada komisi 8, program sembako atau BPNT ini harus bisa merupah KPM sebagai Objek, kpM ini bukan menjadi objek tapi harus menjadi subjek, nah kedepan KPM ini harus menjadi keluarga dari penerima manfaat harus menjadi pemberi manfaat. Tangan diatas lebih abaik daeri pada tangan di bawah.
Kepala Dunas Sosial Kabupaten Banung, Hj. Nina Setiana, mengaperiasi kehadiran Dirjen Kemensos, beliau didampingi Kabid PFM Sekaligus Manager SLRT Kab. Bandung, puskesos ini merupakan rumah semua penanganan social. Puskesos ini embrionya kementrisal social.
Kendati ia menyinggung kekecewaan temen temen seminar nasional memberdayakan SLRT dan puskesos, padahal pembicara nya bukan orang ecek-ecek hadir Kemendes, kemendagri, bapennas, termasuk Ibu Kemensos, Nah ketika bu Mentri semua berharap akan membumingkan bahwa semua program di desa mulai daripendataan, semua kegiatan ,semua akan dipusatkan di puskesos, tapi satupun tidak disebutkan sekalipun oleh bu mentri, harusnya kemensos yang menggelorakan. Lembaga di Pusat.
Tapi tidak apa apa mau disebutkan atau tidak Puskesos oleh PUsat, tapi puskesos sudah dikenal familier di masyarakat sudah tau harus kemana pergi nya, kabu yg tadinya parsial, sekarang sudah mulai terintegrasi sudah sangat jelas ada oeburunan kemisjinan berdasrkan BPS.
Manager SLRT Kab. Bandung H. Nia Nindhiawati menambahkan, SLRT ini bisa berjalan dengan baik berkat Semua Desa telah memiliki Puskesos, karena adanya Rujukan itu kami terima dari desa Yakni Puskesos. Sehingga System layanan rujukan ini dapat berjalan dengan baik, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh cukup dating ke kantor Puskesos, kemudian Puskesos melakukan layanan dan rujukan kepada kami SLRT.
“Kami juga dalam penanganan rujukan sudah melakukan kerjasama lintas OPD, jadi tidak hanya dinas Sosial saja, akan tetapi ada Dinkes, Disperkimtan dalam penanganan RTLH, BPJS dan yang lainya, sehingga dengan adanya SLRT masyarakat lebi cepat terbantu,” katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Puskesos Kabupaten Bandung A. Kusman menyatakan, sejak 2017 mendorong desa-desa yang belum memiliki Puskesos Sesuai amanat undang-unadang dan peraturan Bupati No 25 Tahun 2017 agar setiap desa memiliki Puskesos, dan pada 2018 berkat semua 270 desa dan 10 Keluarahan terbentuk sampai di resmikan di Sutan Raja Hotel hadir dari Kemensos RI menyaksikan.
“Nah, kalau sekarang tidak kalau dari Pusat tidak ada perhatian kepada Puskesos Kab. Bandung, sangat disayangkan, Seharusnya Kementrian Sosial mengapresiasi supaya Kabupaten Kota lain bisa menconto Ke Kabupaten Bandung,” Sebutnya.
Dan pada 2020 Sambung Atep, ada beberapa Puskesos yang seharus nya mendapatkan rehab Ruang Sekretariat Puskesos, padahal itu anggaranya sudah jelas akan mendapatkan dimlis nya sudah tertuang, karena ada Covid19 jadi semua itu tidak ada. “nah, sekarang kami menagih kembali Karena itu sudah menjadi PR nya kemensos, kapan akan kembalui terealisasi,” Pintanya searaya berharap. ##KNJ***
